Bupati R.H. LILY SUMANTRI Periode 1969-1975

Bupati R.H. LILY SUMANTRI Periode 1969-1975

R.H. LILY SUMANTRI Periode
1969-1975

Pada Tanggal 4 Oktober 1969 sehari menjelang peringatan HUT ABRI ke 24 beliau dilantik secara resmi oleh Gubernur KDH TK.I Provinsi Jawa Barat Bapak H. Mashudi. Beliau adalah Bupati yang ke 20 pada saat dilantik usianya 41 tahun, menggantikan Kedudukan almarhum Kol. Inf. Masturi.

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung saat itu berpenduduk lebih kurang 1.877.292 jiwa dan Wilayah Kabupaten DT. II bandung terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 650 M sampai dengan 2.320.M. dari permukaan laut serta mempunyai luas areal 317.346 Ha/ 3.173,46 Km2 Wilayah pemerintahan terdiri atas  :

1. Kota Administratif Cimahi

2. 10 (Sepuluh) Wilayah Kewedanaan yaitu :

a.	Kewedanaan Cililin
b.	Kewedanaan Cikalongwetan
c.	Kewedanaan Lembang
d.	Kewedanaan Cileunyi
e.	Kewedanaan Cicalengka
f.	Kewedanaan Majalaya
g.	Kewedanaan Ciparay
h.	Kewedanaan Banjaran
i.	Kewedanaan Soreang
j.	Kewedanaan Margahayu

3. 36 Wilayah Kecamatan

4. 300 Buah Desa

Berdasarkan Undang-undang No 18/1965, Seorang Kepala Daerah didampingi oleh seorang petinggi yang merupakan tenaga Pusat yang diperbantukan. Disamping itu seorang Bupati Kepala Daerah dalam menghadapi masalah urusan Legislatif/ Politis dibantu oleh Anggota BPH yang terdiri dari utusan mewakili Fraksi ABRI dan 3 (Tiga) orang Fraksi dari Partai Politik. Hal itu dihapus setelah ada perubahan berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pusat Pemerintahan pada saat itu di Alun-Alun Bandung tepatnya di Jalan Balonggede, tercatat peristiwa penting, yaitu rencana pemindahan ibukota dari lokasi semula (Kodya Bandung) kewilayah hukum Kabupaten Bandung, yaitu Baleendah. Kepindahan ini disebut sebagai kembalinya ibukota Bandung ke tapak Cikal Bakal Kabupaten Bandung yang pertama semasa Tumenggung Wira Angunangun. Pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung itu ditujukan untuk mengembangkan kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah sendiri bukan saja kepada historis dan psychologis tetapi juga didasarkan kepada rasionil dan prinsip-prinsip perencanaan yang matang. Perletakkan Batu pertama dilaksanakan pada hari jadi ke 333 Kabupaten Bandung tanggal April 1974. Dalam perkembangannya. Pada lahan yang diperuntukkan Ibukota Kabupaten Bandung itu, sempat dibangun berbagai fasilitas, antara lain perkantoran untuk beberapa instansi diantaranya Gedung DPRD, Bupati dan sebagainya, disamping itu jalan penunjang yang lengkap dan memadai dibuat sesempurna mungkin.

Akan tetapi atas beberapa pertimbangan fisik Geografis wilayah Baleendah tidak memungkinkan untuk lokasi Ibukota Bandung.

Bupati R.H.Lily Sumantri saat wawancara Penelusuran Arsip Sejarah tahun 2011 

Tepat pada hari Rabu tanggal 4 Desember 1974 secara resmi beliau berhenti sebagai Kepala Daerah TK. II.


Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati Kolonel ANUMERTA MASTURI Periode 1967-1969

Bupati Kolonel ANUMERTA MASTURI Periode 1967-1969

ANUMERTA MASTURI
Periode 1967-1969

Karena terjadi peristiwa G 30 S yang menimbulkan situasi Negara dalam keadaan bahaya, jabatan Bupati Letkol R.Memed Ardiwilaga BA baru berakhir setelah dua tahun diperpanjang.

Demontrasi Pembubaran PKI 

Pada tanggal 20 Januari 1967 DPRDGR Kab.Bandung mengadakan sidang paripurna untuk memilih Calon Bupati Bandung. Pada sidang itu terpilih secara aklamasi Mayor Masturi sebagai Calon Bupati  yang dilantik pada tanggal 27 Februari 1967 sebagai Bupati Bandung menggantikan R.Memed Ardiwilaga,  BA.

Mayor Masturi adalah Bupati kedua yang berasal dari kalangan Militer. Hal ini dianggap sesuai konsep Dwi-Fungsi ABRI yang menyatakan bahwa ABRI itu mempunyai tugas ganda (Dwi-Fungsi) yaitu selain memangku tugas sebagai alat Negara dalam bidang pertahanan dan keamanan juga mempunyai tugas kerja dalam bidang kemasyarakatan (Social).

Bupati baru menghadapi tugas yang tidak ringan. Setelah dilakukan pembersihan aparat ternyata muncul usaha untuk mengembalikan kekuatan PKI. Pada akhir tahun 1967 di Daerah Kecamatan  Pangalengan muncul gerombolan sisa-sisa PKI. Mereka bergerak disekitar perkebunan srikandi dengan pusatnya di Gunung Kencana. Disana mereka mengadakan latihan militer dan kegiatan-kegiatan lain yang mencurigakan. Namun berkat kerjasama ABRI dan pertahanan sipil serta rakyat setempat, sisa-sisa PKI itu dapat ditangkap. Kekuatan gerombolan berjumlah 27 orang, mereka terdiri dari warga Negara keturunan Cina dan menamakan diri TPRI (Tentara Pembebas Republic Indonesia). Dari mereka dapat dirampas 21 buah granat baja, 300 lencana, gambar-gambar Mao Tse Tung, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Sejak tahun 1967 Pemda Kab.Bandung mendasarkan program kerjanya, pada program kerja kabinet Ampera, dan juga menyusun program kerja tersendiri yang dinamai  program kerja Repeh Raprih Kertaraharja. Repeh Rapih Kertaraharja adalah Semboyan Kabupaten Bandung ini dimaksudkan untuk mengusahakan memenuhi hajat hidup rakyat banyak mengangkat Sembilan bahan pokok, terutama Beras yang pada waktu itu sebelumnya mengalami krisis dan mengembalikan ketertiban serta keamanan masyarakat yang telah terganggu akibat terjadinya peristiwa G30-S.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.23/BK/HUK/67 tanggal 1 Juni 1967 diadakan reorganisasi dalam organisasi sekretaris Pemda Kab.Bandung.

Sehingga organisasi baru terbagi menjadi 3 unsur yaitu :

a.Unsur pimpinan yang terdiri atas Bupati dan ketua
b.Unsur staf pimpinan terdiri atas BPH dan Sekda
c.Unsur pelaksana terdiri atas :

Kepala-kepala Biro, yang meliputi bidang pemerintahan umum, pengawasan, keuangan, Humas DPRD.
Dinas-dinas, jawatan-jawatan dan lembaga-lembaga

Repelita mulai dikerjakan pada tanggal 1 April 1969 sesuai jadwal, waktu pelaksanaan Repelita Nasional dan Repelita daerah-daerah lainnya. Baru saja Repelita dilaksanakan selama 2 bulan,  Letkol Masturi meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 juli 1969 setelah menjabat Bupati Bandung selama 2 tahun 4 Bulan. Untuk menghargai jasa-jasanya terutama dalam hal pembinaan orde baru, pencegahan munculnya kembali sisa-sisa G30-S, mewujudkan situasi dan kondisi yang cocok untuk memenuhi pembangunan serta menyusun Repelita Kabupaten Bandung, DPRDGR Kabupaten Bandung memutuskan untuk memberi gelar "pahlawan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung" Bagi "Kolonel Anumerta Masturi".

Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati R. MEMED ARDIWILAGA,BA Periode 1960-1967

Bupati R. MEMED ARDIWILAGA,BA Periode 1960-1967

R. MEMED ARDIWILAGA, BA.
 Periode 1960-1967

Sejak tahun 1956 sudah timbul gerakan-gerakan separatis ditanah air yang mengancam keutuhan Republik. Pertentangan dan persaingan antara partai-partai begitu panas dan menggelora. Akhirnya presiden pada tanggal 5 Juli 1945 mengeluarkan Dekrit Presiden. Dengan keluarnya Dekrit Presiden maka UUD 1945 berlaku bagi seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia. Badan konstituate dibubarkan dan dibentuk badan baru. 

Dekrit Presiden  5 Juli 1959

Dekrit presiden 5 Juli 1959 ternyata itu bergerak ke arah yang lebih mengutamakan komando atau instruksi dari atasan "dari pada mendengarkan" suara dari bawah (Rakyat). Partai-partai politik yang sebelumnya menguasai kehidupan politik di Negara kita kini menundukan kepala dihadapan presiden. Secara berangsur-angsur munculah dua kekuatan baru yang makin lama kekuatan Makin besar mereka ialah golongan Karya terutama Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk melaksanakan cita-cita Dekrit Presiden itu susunan ketatanegaraan segera dirombak Perombakan ketatanegaraan atau ketata-pemerintahan itu disesuaikan dengan isi Dekrit Presiden (berlakunya Undang-undang Dasar 1945) dan haluan Negara. (Manipesto Politik Republik Indonesia). Kenyataannya perombakan itu diarahkan terhadap penumpukkan kekuasaan ditangan Presiden panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi Soekarno disatu pihak, dilain pihak untuk Inisiatif dan Kreatifitas rakyat.

Kampanye Partai Pada Masa Orde Lama 

Khususnya tentang pemerintahan Daerah, perombakkan ketata-negaraan atau ketatapemerintahan itu diarahkan agar daerah-daerah (Rakyat dan Pemerintah Daerahnya) mendukung tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Presiden Soekarno. Demikianlah dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 6 Th 1959 rakyat didaerah-daerah (melalui DPRDnya) dipaksa secara halus untuk menyetujui kehendak Presiden dan konsekwensi-konsekwensinya. 

Pada saat berlangsungnya perombakan ketata-negaraan khususnya tata pemerintahan daerah Kabupaten Bandung tidak mempunyai seorang Kepala Daerah. Sepuluh calon kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD DT.II Bandung tanggal 31 Oktober 1959 ditolak oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 20 Januari 1960. Untuk sementara Bupati Bandung dipegang oleh R. Godjali Gandawidura. Dengan keluarnya Surat Keputusan pejabat Presiden Republik Indonesia No.158/M/1960 tertanggal 7 April 1960. MAYOR R.MEMED.ARDIWILAGA, B.A diangkat menjadi Bupati kepala DaerahSwantara TK.II Bandung dan dilantik pada tanggal 20 April 1960 oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah DT.I Jawa Barat, ASTRAWINATA. Pengangkatan ini langsung ditangani oleh Presiden dengan Surat Keputusannya dan tanpa Melalui Pemilihan Rakyat (DPRD). Ia adalah Bupati pertama yang berasal dari kalangan Militer. Bupati Mayor R.Memed Ardiwilaga, BA. mengadakan perubahan Tata Pemerintahan, pemulihan keamanan dan Rehabilitasi Masyarakat Desa. Dan menjelang akhir jabatannya terjadilah apa yang dikenal sebagai "Peristiwa G30-s".

Pada upacara Pelantikan Mayor Ardiwilaga, BA menjadi Bupati Kepala Daerah DST I Bandung juga dinyatakan bubarnya jabatan kepala Daerah (kini dirangkap oleh Bupati) Badan Dewan Pemerintahan daerah (DPD) oleh ketua DPRD DST II Bandung R. Suwendi Sumawiguna.

Diluar struktur Pemerintahan resmi dibentuk pula suatu badan yang disebut catur tunggal. Kemudian ditingkatkan menjadi paca Tunggal. Bandan ini berfungsi untuk mengkoordinir kerjasama antara Bupati Kepala Daerah, komando Distrik Militer, jaksa, polisi, dan Front nasional.

Sementara itu jabatan Sekretatis daerah menjadi penting kedudukannya karena wewenang dan tugasnya diperluas. Untuk pertama kalinya seorang sekretaris daerah dipilih oleh DPRD. Pada sidang pleno DPRDGR DST II Bandung tanggal 13 Maret 1965 terpilih ANDA KERTABUDI sebagai SEKDA DST II Bandung.

Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah sebutan Daerah Swantara Tingkat II diganti Daerah Tingkat II dan kedudukan Wedana dihilangkan, tugas-tugasnya dialihkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Awal tahun 1967 mulai diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Sebagai jawaban atas penolakan MPRS terhadap pidato Nawaksara, sebagaimana tertuang dalam keputusan MPRS No.5/Presiden Soekarno menyampaikan laporan tertulis kepada MPRS yang kemudian dikenal sebagai Pel Nawakarsa (pelengkap Nawakarsa).
 

Gubernur Jawa Barat Letjen TNI (Purn) DR (HC) H.Mashudi

Ketika terjadi peristiwa G-30 S pimpinan Pemerintah Kabupaten dihadapkan kepada kesulitan yang besar. Pada waktu itu Gubernur Jawa Barat, sedang berada diluar negeri  (RRC) sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten Bandung tidak mempunyai pegangan untuk menghadapi peristiwa itu. Informasi itu pun tidak tegas. Setelah Gubernur jawa Barat Mayor Jenderal Mashudi berada kembali ditanah air dan memberi petunjuk, pimpinan Pemda Kab Bandung mempunyai pegangan dalam menghadapi peristiwa itu.  Di Kabupaten Bandung ada beberapa orang camat yang didemonstrasi oleh rakyatnya karena diketahui sebagai anggota PNI. Rakyat menolak kepemimpinan camat itu. Untuk menghadapi masalah ini Bupati Bandung memutasikan mereka. Ada yang dipindahkan tugas kedaerah lain ada pula yang ditarik ke kantor kabupaten. Mereka mendapatkan pengawasan khusus dari pimpinan pemerintah daerah agar kembali ke jalan yang benar.

Meskipun terdapat beberapa orang aparat pemerintah Daerah yang ditahan tapi pada umumnya pemerintah di Kabupaten Bandung terus berjalan sebagaimana biasa. Pejabat-pejabat pemerintah yang dipecat. Diberhentikan atau dinon-aktifkan dari tugasnya, segera diisi dengan cara pengalihan tugas, pengangkatan pejabat sementara. Disamping itu dilakukan penerangan-penerangan, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, ke desa-desa untuk menjelaskan tentang niat jahat PKI dan bahaya ajaran Komunis, serta perlunya dipertahankan dan dilaksanakannya pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati R. APANDI WIRADIPUTRA Periode 1956-1957

Bupati R. APANDI WIRADIPUTRA Periode 1956-1957

R. APANDI WIRADIPUTRA
Periode 1956-1957

Pada tahun 1956 beliau diangkat menjadi Bupati Bandung untuk menggantikan R.Tumenggung Male Wiranatakusumah yang akan dipindahtugaskan, tetapi tiba-tiba tersebar berita disurat kabar bahwa Bupati R.T.M Wiranatakusumah tidak jadi dipindahkan tetapi hanya dipindahkan ke Kantor Gubernur sebagai Bupati yang diperbantukan. Sebagai aksi atas berita itu, DPRDS Kabupaten Bandung mengadakan sidang pada tanggal 5 Maret 1956, khusus untuk membicarakan masalah tersebut, hasil dari sidang itu menyatakan bahwa DPRDS keberatan atas kepindahan R.T.Male Wiranatakusumah.

Respon dari rencana  kepindahan tersebut, masyarakat Kabupaten Bandung mengadakan demonstrasi dihalaman Pendopo Kabupaten Bandung yang menuntut dipertahankannya R.T. Male Wiranatakusumah sebagai Bupati Bandung, Menteri Dalam Negeri dan Dewan Pemerintah Daerah.

Namun pemerintah pusat sudah terlanjur mengangkat R. Apandi Wiradiputra sebagai Bupati Bandung, sehingga Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat Mr. Sunaryo memutuskan R.T. Male Wiranatakusumah dpindahkan dan diberikan gelar menjadi Raden Lampung.

Dengan adanya kesepakatan itu maka persoalan Bupati Bandung sudah terselesaikan dengan diterima R. Apandi Wiradiputra sebagai Bupati Bandung. tri Tenun. Pada saat Rd.Tumenggung Wiranatakusumah mau dialih tugaskan ada demontrasi rakyat yang mengusulkan supaya beliau tetap jadi  bupati Kabupaten Bandung. 

Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati R.T.M. WIRANATAKUSUMAH VI (AOM MALE) Periode 1947-1956

Bupati R.T.M. WIRANATAKUSUMAH VI (AOM MALE) Periode 1947-1956

R.T.M.WIRANATAKUSUMAH VI (AOM MALE)
Periode 1947-1956

Pada Tanggal 14 Januari 1948, diangkat menjadi Bupati Bandung beliau lahir tanggal 14 September 1911 Kabupaten Bandung semasa mudanya, beliau menamatkan pendidikan MOSVIA tahun 1935. Bupati R.Male Wiranatakusumah mendirikan NEGARA PASUNDAN, istilah ini lahir pada tanggal 4 Mei 1947. Setelah itu di Bandung diadakan konferensi JAWA BARAT yang bertujuan RECOBA (Badan Pemerintahan Daerah Sementara), konfrensi ini dipimpin oleh HILMAN J.

Pada tanggal 14 oktober 1947 diadakan konferensi yang pertama dan yang ke-2 diadakan pada tanggal 26 desember 1947 yang dipimpin oleh R.Tumenggung Juarsa.

Konferensi itu menghasilkan Ketatanegaraan Pasundan. dan konferensi yang ketiga menghasilkan terbentuknya Parlemen Negara Pasundan yang diadakan pada tanggal 16 Februari 1948 oleh R.Tumenggung Juarsa. kemudian untuk memajukan  rakyat pada tahun 1951 di Kabupaten Bandung diadakan gerakan mengumpulkan modal Nasional mendirikan Koperasi, membangun Kota Majalaya menjadi Kota Industri Tenun.

Sementara itu pada tanggal 2 Pebruari 1948 pemerintah RI mengumumkan bahwa orang-orang yang berpendirian Negara Kesatuan. Kemudian setelah itu terbentuklah Badan Parlemen Negara Pasundan. Serta dalam pemerintahan (Badan Eksekutif) negara pasundan unsur yang cukup kuat. Wali negaranya R.A.A WIRANATAKUSUMAH menjabat ketua MA Republik Indonesia di Jogjakarta atas restu Presiden RI.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban memberantas Gerombolan DI/TII beliau mengadakan Gerakan Anti DI/TII. Di Kawadanaan  Cililin dikerahkan kurang lebih 35.000 rakyat mengadakan "Gerakan Sisir" dengan Tentara. Hasilnya 80 orang gerombolan menyerah.

Untuk Kabupaten Bandung,  Bupati RI ialah Sabri Kartasomantri (bekas Wedana Pasundan) Pada tahun 1956 Mentri Dalam Negeri mengalih tugaskan Raden Tumenggung  Male Wiranatakusumah. Pada saat kemudian untuk memajukan  rakyat pada tahun 1956 Kabupaten Bandung diadakan gerakan mengumpulkan modal Nasional mendirikan Koperasi, membangun Kota Majalaya menjadi Kota Industri Tenun. Pada saat Rd.Tumenggung Wiranatakusumah mau dialih tugaskan ada demontrasi rakyat yang mengusulkan supaya beliau tetap jadi  bupati Kabupaten Bandung.

Bupati R.T.M. Wiranatakusumah VI (Aom Male) beserta Keluarga 

Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati R.T. E. SURIAPUTRA Periode 1945-1947

Bupati R.T. E. SURIAPUTRA Periode 1945-1947

R.T. E. SURIAPUTRA
Periode 1945-1947

Rd. Tumenggung Endoeng Soeryaputra adalah mantan Bupati Kabupaten Bandung yang ke-14. Beliau lahir di Soreang pada tanggal 14 September 1894 keturunan langsung dari Dalem Bandung. Terlahir dari seorang ibu yang termasuk keturunan "Dalem Gajah" Bandung dan seorang ayah yang termasuk keturunan Bupati Sumedang.

Rd. Tumenggung Endoeng Soeryaputra yang lebih dikenal dengan nama "Dalem Endoeng" ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung sejak tanggal 05 Juni 1945 sampai dengan tahun 1947, menggantikan Dalem R.A.A. Martanegara.

Sebelum diangkat menjadi Bupati R.E.Suriaputra telah menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Bandung. Pada tahun 1915 setelah Beliau menamatkan sekolah Osvia. beliau diangkat sebagai Juru Tulis pembantu pada kantor Kabupaten Bandung. Tahun1921 dinaikkan pangkatnya menjadi Mantri Polisi, lalu  Camat Pulisi Bandung. Setelah menamatkan pendidikan di Bestuur School pada tahun 1929, beliau  diangkat sebagai Wedana di Kantor Kabupaten Bandung. Sebelum menjadi Bupati Kabupaten Bandung. Beliau juga pernah menjabat beberapa  jabatan penting, salah satunya adalah sebagai Bupati Garut.

Pejuang Kemerdekaan Indonesia (1945)

Bantuan Rakyat Terhadap Pejuang Kemerdekaan 1945

Dalem Endoeng termasuk salah seorang pejuang non-Kooperatif yang tidak mau berkompromi dengan Belanda yang saat itu menjajah hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Bandung. Pada zaman revolusi, ketika Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Oktebor 1945 kedatangan Brigade Mac Donald beserta rombongan tentara dengan tujuan ingin menjajah lagi, mulai saat itu banyak terjadi kekacauan - kekacauan Pemerintahan Kabupaten Bandung terpaksa berpindah-pindah tempat, pertama di Cililin, terus ke Soreang, Banjaran, Pangalengan, Santosa, dan Bungbulang. Ketika Bungbulang diserang oleh Belanda, beliau disembunyikan di Lebakbeuti namun akhirnya tertangkap. Semasa Dalem Eundoeng ditahan, beliau pernah ditawari untuk menjabat kembali sebagai Bupati Bandung namun berada dalam wilayah Negara Pasundan. Tawaran tersebut ditolaknya, karena dinilai tidak sejalan dengan perjuangan yang dilakukan selama melawan penjajahan Belanda.

R.E.Suriaputra bersama Istri

Kediaman Rd.Tumenggung Endoeng Soeryaputra yang berada di Soreang menjadi semacam Dapur umum. Keluarganya yang menyuplai makanan untuk para pejuang sehingga hasil panennya baik yang berada di Subang maupun di Lembang, habis digunakan untuk memberi makan para Perjuang tersebut. Pada  masa pemerintahan beliau terjadi peristiwa penting tanggal 24 Maret 1946  yaitu Bandung Lautan Api. dan peristiwa Heroik di Dayeuhkolot yaitu peledakan gudang mesiu tentara Belanda di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Mohamad Toha, Mohamad Ramdhan dkk. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 1979 pukul 05.00 pagi  Bupati Rd. Tumenggung Endoeng Soeryaputra wafat dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga di Cibeureum Soreang.

Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010 

Bupati R.T. HASAN SUMADIPRADJA Periode 1931-1935

Bupati R.T. HASAN SUMADIPRADJA Periode 1931-1935

R.T. HASAN SUMADIPRADJA
Periode 1931-1935

Setelah R.H.AA.Wiranatakusumah V memegang jabatan di Volkaraad, dari tahun 1931 Jabatan Bupati Dipegang oleh Raden Tumenggung Hasan Sumadipraja sampai tahun 1935.